GROBOGAN, mediasapunagad.com – Pemerintah Kabupaten Grobogan tengah bersiap melakukan pembenahan besar dalam struktur birokrasi melalui proses evaluasi dan mutasi jabatan yang dijadwalkan berlangsung pada 11–12 November 2025 di Hotel 21 Purwodadi.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya Pemkab untuk memperkuat tata kelola pemerintahan sekaligus mengisi posisi strategis yang saat ini masih kosong.
Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kabupaten Grobogan, Padma Saputra, menyebutkan bahwa kegiatan ini akan melibatkan dua tim, yakni Tim Panitia Seleksi (Pansel) Evaluasi dan Tim Pansel Mutasi.
Baca Juga: Kades Cangkring Mulai Jalani Sidang Perdana Dugaan Korupsi APBDes
Keduanya akan menilai kinerja serta kesesuaian kompetensi pejabat dengan jabatan yang diemban.
“Evaluasi dilakukan terhadap pejabat yang sudah menjabat selama lima tahun. Dari situ, kami akan melihat kesesuaian kinerja dan potensi mutasi untuk memperkuat organisasi,” ujarnya.
Para pejabat yang dievaluasi akan diminta memaparkan capaian kerja serta mengikuti sesi wawancara bersama pansel.
Hasilnya akan dibahas untuk menentukan rekomendasi yang kemudian disampaikan kepada Pejabat Yang Berwenang (PYB) dan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) sebelum diajukan ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk mendapatkan persetujuan pelantikan.
Untuk jabatan tertentu seperti Inspektorat dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil), proses pengisian memerlukan persetujuan tambahan dari Gubernur Jawa Tengah dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Padma menjelaskan, Bupati Grobogan Setyo Hadi menekankan pentingnya percepatan pengisian jabatan agar tidak ada kekosongan yang berlarut.
“Bupati menghendaki agar mutasi segera dilaksanakan, sehingga setelah rekomendasi turun, pelantikan dapat dilakukan secepatnya,” imbuhnya.
Dari hasil inventarisasi BKPPD, masih terdapat lima jabatan tinggi pratama yang dijabat oleh pelaksana tugas (Plt), masing-masing di Dinas Pertanian, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Inspektorat, dan Dispendukcapil.
Sementara itu, sejumlah pejabat disebut masuk dalam proses mutasi, di antaranya Kepala Kesbangpol Nur Nawanta, Asisten II Heru Dwi Cahyono, Kepala Dishub Mundakar, Kepala DLH Mokamat, serta tiga staf ahli yakni Amin Hidayat, Fahrudin, dan Teguh.
Adapun pejabat yang telah menjabat selama lima tahun dan akan menjalani evaluasi antara lain Direktur RSUD dr Edy Mulyanto, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (Dinarpusda) Supriyanto, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Pradana Setyawan, serta Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Indartiningsih.
Padma menambahkan, setelah tahapan evaluasi dan mutasi selesai, Pemkab akan membuka seleksi terbuka (selter) untuk pengisian jabatan tinggi pratama yang masih kosong.
“Tujuannya jelas, agar birokrasi kita semakin solid dan efektif. Pejabat yang memiliki kinerja baik harus mendapat tempat yang sesuai agar pelayanan publik semakin optimal,” pungkasnya.
Dengan langkah ini, Pemkab Grobogan menegaskan komitmennya membangun birokrasi yang profesional, adaptif, dan berorientasi pada hasil demi meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Editor: Setyo Utomo
