GROBOGAN, mediasapujagad.com – Pemerintah Kabupaten Grobogan kembali menegaskan komitmennya dalam memperkuat Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) melalui penyertaan modal yang diharapkan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Grobogan ke-26 Tahun 2025, Senin (14/7/2025).
Bupati Grobogan Setyo Hadi menyampaikan jawaban resmi atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada BUMD Tahun 2026.
Dalam sambutannya, Bupati Setyo Hadi menguraikan strategi dan alasan penyertaan modal ke sejumlah BUMD, sekaligus menjawab sorotan legislatif atas efektivitas penggunaan dana publik tersebut.
Baca Juga: Pertanggungjawaban APBD Grobogan 2024 Disepakati, Evaluasi Gubernur Menanti
Salah satu poin penting adalah alokasi modal untuk PT Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah (Perseroda) sebesar Rp500 juta.
“Tambahan modal ini mampu menambah kapasitas penjaminan hingga 40 kali lipat atau setara Rp20 miliar, yang diarahkan untuk mendukung kredit perbankan bagi pelaku UMKM di Grobogan,” terang Setyo Hadi.
Hingga 2024, tercatat lebih dari 120 ribu debitur telah mendapat penjaminan kredit produktif, sedangkan penjaminan kredit multiguna mencakup 40 ribu lebih terjamin.
Kebijakan ini diharapkan dapat memperluas akses pembiayaan pelaku usaha mikro dan kecil di tingkat desa hingga perkotaan.
Sementara itu, kondisi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Purwa Tirta Dharma juga mendapat perhatian.
Meskipun pada 2024 membukukan laba sebesar Rp1,6 miliar, perusahaan air minum milik daerah itu masih menanggung akumulasi kerugian lebih dari Rp5,6 miliar.
“Laba ini harus digunakan terlebih dahulu untuk menutup kerugian akumulasi sesuai ketentuan, sehingga hingga kini belum dapat memberikan deviden bagi kas daerah,” jelas Bupati Setyo Hadi.
Untuk meningkatkan layanan, Perumda Air Minum telah melakukan berbagai langkah perbaikan, seperti optimalisasi sumber air baku, revitalisasi pompa dan pipa, penggantian water meter, hingga peningkatan kapasitas Instalasi Pengolahan Air (IPA) Lusi dari 20 liter per detik menjadi 45 liter per detik.
Dalam laporan keuangan Perseroan Daerah BPR Bank Purwa Artha, Bupati juga menyoroti tingginya kredit macet yang mencapai 17,79 persen dari total kredit senilai Rp64,5 miliar.
“Sebanyak 80 persen dari penyaluran kredit tersebut memang diarahkan untuk mendukung pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah,” katanya.
Pemerintah daerah mengapresiasi upaya BPR dalam menyelesaikan kredit bermasalah, mulai dari penagihan, gugatan sederhana melalui pengadilan, hingga lelang agunan.
Satu-satunya BUMD yang tahun lalu berhasil menyetor deviden adalah Perusahaan Umum Daerah Purwa Aksara.
Pada 2024, perusahaan ini telah menyetorkan deviden Rp124 juta. Untuk tahun ini, laba bersih ditargetkan naik menjadi Rp248 juta, dengan setoran deviden yang direncanakan Rp136 juta.
Menutup sambutannya, Bupati Setyo Hadi mengajak DPRD bersama jajaran eksekutif membahas lebih detail materi Raperda penyertaan modal tersebut.
“Kami berharap sinergi DPRD dengan Tim Eksekutif dapat menghasilkan keputusan yang komprehensif, agar dana penyertaan modal benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya dukungan semua pihak agar tata kelola BUMD menjadi lebih profesional dan berdaya saing.
Editor : Setyo Utomo
