GROBOGAN, mediasapujagad.com – Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Grobogan, Lentera Juang, Mahasiswa Bergerak, hingga Geram Jateng melakukan aksi solidaritas pada Minggu 31 Agustus 2025 siang.
Para mahasiswa tersebut melakukan long march menggunakan sepeda motor dari Mapolres Grobogan menuju gedung DPRD.
Sesampainya di Gedung DPRD Grobogan mereka melakukan orasi menyampaikan tuntutan dengan dijaga ketat pihak keamanan.
Beberapa peserta membawa poster berisi tuntutan dan kecaman.
Grobogan menggugat, adili pelindas ojol, pecat dpr yang menyengsarakan rakyat, turunkan tunjangan, perdamaian tanpa keadilan adalah ilusi dan lain sebagainya.
Koordinator lapangan (Korlap) aksi, Ahmad Sidik Saputra, menyatakan apabila tuntutan tidak segera dipenuhi, pihaknya akan menggelar aksi lanjutan dengan massa yang lebih besar.
Usai melakukan orasi, Ketua DPRD Grobogan Lusia Indah Aryani, Wakil Ketua DPRD Grobogan Setiawan Joko Purwanto dan Wakil Ketua Komisi D HM Misbach menemui para peserta aksi solidaritas.
Ketua DPRD Grobogan, Lusia Indah Artani menegaskan, pihaknya siap menampung seluruh aspirasi mahasiswa dan masyarakat yang disampaikan dalam aksi unjuk rasa yang berlangsung di Depan Gedung DPRD Grobogan.
Lusia menyatakan, DPRD sebagai rumah rakyat berkewajiban untuk mendengar suara mahasiswa dan elemen masyarakat.
Baca Juga: Kades Cangkring Mulai Jalani Sidang Perdana Dugaan Korupsi APBDes
Menurutnya, tuntutan yang telah disampaikan akan dibahas sesuai mekanisme yang berlaku di DPRD.
“Saya, sebagai Ketua DPRD, siap mendengar dan menampung seluruh aspirasi yang disampaikan hari ini.”
“Apa yang menjadi tuntutan akan kami bahas sesuai mekanisme di DPRD, dan kami akan menyampaikan perkembangannya kepada perwakilan dari adik-adik mahasiswa yang demo pada hari ini,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia mengingatkan agar perjuangan mahasiswa tetap dilakukan dengan cara-cara yang bermartabat.
Menurutnya, DPRD adalah rumah rakyat, dan suara mahasiswa adalah bagian dari demokrasi.
“Mari kita jaga ketertiban dan kebersamaan agar perjuangan ini tetap bermartabat dan bermanfaat bagi masyarakat luas. Jangan ada kerusuhan, jangan terprovokasi sosial media. Mari bersama-sama kita ciptakan Kabupaten Grobogan yang aman, tenteram, dan nyaman,” imbuhnya.
Dalam pernyataan sikapnya, aliansi tersebut menyoroti dugaan tindakan represif aparat dalam sejumlah aksi belakangan ini, termasuk kasus penganiayaan driver ojek online di Jakarta.
Mereka juga menuntut pembatalan tunjangan DPR sebesar Rp 50 juta per bulan, transparansi anggaran DPR, serta penanganan serius atas masalah sosial dan infrastruktur di Kabupaten Grobogan.
Aksi dengan tajuk ‘Hentikan Represif Bejat Aparat’ ini diperkirakan melibatkan ratusan peserta dari kalangan mahasiswa dan masyarakat sipil.
Mereka menyatakan akan terus mengawal isu demokrasi, HAM, hingga transparansi anggaran di daerah maupun pusat.
Mereka kemudian menandatangani tuntutan dari aliansi mahasiswa bergerak dan sepakat untuk menyuarakan pendapat ke tingkat pusat.
Editor : Tanu Raga
