GROBOGAN, mediasapujagad.com – Rapat Paripurna Ke-12 DPRD Kabupaten Grobogan dengan agenda pandangan Fraksi anggota DPRD Grobogan terkait dengan RPJMD tahun 2025-2029, di gedung Paripurna DPRD Grobogan, Senin(2/6).
Rapat hari ini dibuka langsung oleh ketua DPRD Grobogan Lusia Indah Artani, dan juga dihadiri langsung bupati Grobogan Setyo Hadi.
Dalam agenda ini para Fraksi partai anggota DPRD menyampaikan pandangannya terhadap RPJMD.
Dari Fraksi PKB menyoroti Pegawai Daerah ASN terdiri PNS, PPPK (P3K) yang menjadi beban Pemerintah Daerah dalam anggaran biaya beban pegawai yang sudah sangat tinggi hampir 40 % yaitu terdiri dari belanja pegawai PNS dan P3K yang sudah sangat membebani APBD.
“Oleh sebab itu, harus ada penataan segera di tahun pertama RPJMD. Untuk mengurangi jumlah belanja pegawai tidak melebihi 30 % dari anggaran APBD setiap tahun anggaran berkenaan, mungkinkan dengan cara menciutkan/menggabungkan SKPD serumpun menjadi satu OPD besar, FPKB mohon penjelasan,” ujar Arief Dwi Agustianto, juru bicara Fraksi PKB.
Kemudian, Fraksi PDI-P dengan juru bicara Tonny Hidayanto menyoroti tentang pertumbuhan investasi untuk meningkatkan kesejehteraan dan mengurangi kemiskinan, begitu juga dengan berjalannya program koperasi desa merah putih.
“Fraksi PDI Perjuangan mohon penjelasan perkembangan pertumbuhan investasi untuk meningkatkan kesejehteraan dan mengurangi kemiskinan di Kabupaten Grobogan?, berikutnya, Fraksi PDI.Perjuangan mohon penjelasan perkembangan dan jumlah koperasi merah putih untuk mewujudkan misi mengurangi kemiskinan dan pengangguran di Kabupaten Grobogan?,” ujar Tonny.
Fraksi Karya Demokrat dengan juru bicara H. Bukhori mengatakan melihat tingkat keparahan kemiskinan (P2) Kabupaten Grobogan Tahun 2024 sebesar 0,43 masih diatas rata-rata Provinsi Jawa Tengah sebesar 0,37 dan Nasional sebesar 0,35 .
“Fraksi Karya Demokrat mohon penjelasan langkah nyata program di tahun 2026 dan besarnya anggaran pelaksanaan misi pengurangan kemiskinan yang merupakan misi ke dua Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Grobogan karena hanya dijabarkan dalam bentuk % (persen),” ujarnya.
Dari Fraksi PAN, Ahmad Syarif sebagai juru bicara mengatakan sesuai dengan isu strategis jangka menengah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2025 -2029. Masih tingginya angka kemiskinan di Wilayah Kabupaten Grobogan ,dimana garis kemiskinan Kabupaten Grobogan yang mencapai Rp 489.208,00 per kapita per bulan pada Tahun 2024 .
“Fraksi Keadilan Nasional berharap kedepannya isu strategis dimaksud dapat dilaksanakan dengan program-program pemerintah Kabupaten Grobogan yang mendukung penurunan kemiskinan,” tuturnya.
Fraksi PPP dengan juru bicaranya menyoroti bencana banjir yang kerap kali terjadi, sedangkan dalam RPJMD gambaran untuk penanganan banjir tersebut, juga solusi untuk lahan pertanian yang sering tergenang banjir, belum tergambar secara jelas.
“Karena kami membaca di arah kebijakan, program unggulan bupati dan wakil bupati, maupun mencermati di tabel tabel yang tersedia, kami tidak menemukan kesungguhan pemerintah daerah untuk menuntaskan permasalahan banjir ini secara serius dan tuntas,” ujar Muhamad Misbah, Juru bicara dari Fraksi PPP.
Dalam kesempatan ini Fraksi Hanura menyoroti Dengan adanya konsolidasi BKK ke Provinsi dan juga tentang perkembangan prestasi olahraga kabupaten Grobogan.
“kami Fraksi HANURA menolak adanya konsolidasi BKK ke Provinsi. Lebih baik dijadikan bank milik Pemerintah Kabupaten dengan pertimbangan aset BKK yang sudah mencapai 1 trilyun lebih.
Fraksi HANURA mengharapkan agar dapat mempertahankan prestasi olahraga di Kabupaten Grobogan tanpa membebani APBD Kabupaten Grobogan,” ujar Shofiatul Mudhakiroh, juru bicara Fraksi Hanura.
Achmad Taufik dari Fraksi Gerinda mengatakan masalah stunting menjadi isu penting yang disorotinya, yang memang merupakan tantangan bagi Grobogan. Ia mengatakan menghargai bahwa isu stunting ditempatkan dalam kerangka pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Namun, ia berharap agar strategi yang lebih spesifik dan menyentuh akar masalah, seperti edukasi gizi, akses layanan kesehatan dasar, serta kolaborasi lintas sektor (kesehatan, pertanian, sosial, pendidikan) bisa lebih jelas dirumuskan dan diimplementasikan.
“Pertanyaan kami, bagaimana Pemkab Grobogan akan memastikan program intervensi gizi tersebut tepat sasaran, berbasis data wilayah dengan prevalensi stunting tinggi? Apakah sudah ada alokasi anggaran khusus dan mekanisme pemantauan yang terstruktur? Bagaimana sinergi antar dinas terkait akan dijalankan untuk penanganan stunting yang holistik dan berkelanjutan?,” ujarnya.
Setelah semua Fraksi menyampaikan pandangannya terkait dengan RPJMD ini, sidang kemudian ditutup oleh ketua DPRD.
Editor : Setyo Utomo
