SURAKARTA, mediasapujagad.com – Ketua Umum Forum Budaya Mataram (FBM) sekaligus Ketua Dewan Pemerhati dan Pelestari Seni Budaya Indonesia (DPPSBI), BRM Dr Kusuma Putra, menyerukan agar seluruh keluarga besar Keraton Kasunanan Surakarta menyingkirkan ego dan kepentingan pribadi dalam menyikapi isu suksesi pasca surudnya Sinuhun PB XIII.
Ia menegaskan bahwa dinamika internal tidak boleh berkembang menjadi perpecahan yang mengancam keberlangsungan nilai-nilai budaya di lingkungan keraton.
Kusuma menyampaikan bahwa sejarah Mataram Islam sarat dengan intrik politik setiap kali terjadi pergantian kepemimpinan.
Situasi serupa juga sering kali berulang pada masa modern, terutama ketika keraton tidak lagi berperan sebagai penguasa politik tetapi tetap memiliki legitimasi budaya yang besar.
Baca Juga: Warga Cemas, Kera Liar Mondar-Mandir di Permukiman Ngrandah
“Sejak awal berdirinya Mataram, intrik kekuasaan selalu muncul pada setiap suksesi. Namun pada masa lalu, raja-raja besar mampu mengelola hal tersebut dengan bijaksana agar tidak merusak kewibawaan keraton,” jelasnya, Minggu (9/11).
Ia menilai kondisi yang terjadi saat ini berpotensi mengulang pola sejarah yang sama.
Kusuma mengingatkan bahwa kepentingan utama keraton bukan lagi soal kekuasaan, tetapi tentang menjaga adat, tradisi, dan nilai-nilai luhur budaya Jawa yang menjadi identitas bangsa.
“Keraton Surakarta Hadiningrat memiliki tanggung jawab besar sebagai punjer budaya Jawa. Karena itu, keluarga dan kerabat istana harus menyatukan pandangan, bukan mempertajam perbedaan,” tegasnya.
Pemesanan Tiket Periode Nataru Dibuka Bertahap, KAI Daop 4 Ingatkan Pelanggan Cek Berkala Jadwal KA
Kusuma juga menekankan perlunya semua pihak, termasuk pemerintah dan masyarakat, ikut menjaga situasi agar tidak semakin memanas.
Menurutnya, stabilitas keraton sangat berpengaruh pada pelestarian budaya, pendidikan karakter, serta pewarisan nilai etika dan moral kepada generasi muda di tengah arus budaya luar yang semakin kuat.
Ia menambahkan bahwa keraton memiliki posisi penting dalam sejarah Republik Indonesia, sebagaimana tertuang dalam maklumat Sinuhun PB XII yang menyatakan bahwa Keraton Surakarta berada di belakang Republik.
Hal itu, ujarnya, menuntut keraton untuk terus berperan sebagai teladan nilai adiluhung budaya Jawa.
“Isu suksesi tidak boleh dipandang sebagai pertarungan kepentingan pribadi. Ini soal martabat keraton dan tanggung jawab untuk menjaga warisan budaya yang agung nan luhur,” kata Kusuma.
Ia berharap suksesi dapat berjalan secara damai, penuh musyawarah, dan tetap berpegang pada paugeran sebagai pedoman tertinggi dalam tradisi keraton.
“Keraton harus tetap pada paugeran sebagai punjer budaya Jawa. Jika semua pihak mengutamakan keluhuran budaya, perpecahan dapat dihindari,” katanya.
Editor: Setyo Utomo
